Dalam beberapa tahun terakhir, isu penyensoran terhadap video game ‘kekerasan’ kembali muncul di berbagai negara. Salah satu kelompok yang paling aktif dalam gerakan ini adalah Collective Shout, organisasi advokasi asal Australia yang menentang konten kekerasan dan eksploitasi dalam media hiburan digital.
Kelompok ini mengklaim telah mengirim lebih dari 3.000 email ke Steam, mendesak platform tersebut untuk menghapus game yang katanya tidak pantas.
Awalnya terabaikan, namun upaya mereka mulai berhasil ketika menekan perusahaan pemroses pembayaran seperti PayPal dan penerbit kartu kredit besar. Hasilnya, ratusan game akhirnya dihapus dari berbagai platform.
Fokus utama mereka memang pada game dengan unsur kekerasan seksual, namun Collective Shout juga sering menyoroti judul dengan tema kekerasan ekstrem, termasuk seri Grand Theft Auto (GTA) .
Tantangan Industri Game ‘Kekerasan’ di Tengah Regulasi Baru
Pada tahun 2014, mereka memprotes perilisan GTA 5 karena dianggap menormalisasi kekerasan terhadap perempuan. Walaupun saat itu tidak berdampak besar, situasinya bisa berbeda ketika GTA 6 rilis pada 26 Mei 2026 nanti.
Selain tekanan dari kelompok moral, industri game kini menghadapi potensi hambatan ekonomi. Pemerintah Meksiko tengah membahas pajak untuk permainan bertema kekerasan , yang berpotensi menjadi preseden bagi negara lain.
Meski secara tidak langsung melarang game seperti GTA 6, kebijakan ini bisa membuat harga jualnya meningkat signifikan. Terlebih lagi game tersebut sudah dikabarkan akan dibanderol sekitar $100 USD.
Jika penerapan akan terjadi, hal ini bisa mengalihkan akses gamer ke game AAA dan memperlambat pertumbuhan industri hiburan digital, baik di Meksiko maupun global.
Usulan pajak Meksiko untuk game kekerasan dan keberhasilan kampanye Collective Shout dalam menghapus game-game tersebut dari Steam menunjukkan bahwa perjuangan melawan game kekerasan dari tahun 1990-an dan 2000-an kembali mengemuka.
GTA 6 dan game kekerasan lainnya mungkin menghadapi akhir era. Namun jika gamer sebelumnya bisa melawan penyensoran, mereka mampu melakukannya lagi tanpa perlu menghapus atau mengenakan pajak hingga punah.
Baca Juga:
