Pemerintah Irak telah memilih untuk melarang game battle royale yang populer Fortnite dan Playerunknown’s Battlegrounds karena pengaruh mereka yang merugikan pada masyarakat. Sebuah laporan Reuters mengatakan larangan itu diberlakukan “karena efek negatif yang disebabkan oleh beberapa permainan elektronik pada kesehatan, budaya, dan keamanan masyarakat Irak, termasuk ancaman sosial dan moral terhadap anak-anak dan remaja.”
Moqtada al-Sadr, seorang ulama Syiah dan mantan kepala milisi Tentara Mahdi yang memerangi pemerintah dan pasukan pendudukan pimpinan AS dari 2004-2008, memperingatkan bahwa PUBG bisa menyebabkan kecanduan dan meminta pemerintah untuk melarangnya pekan lalu.
“Apa yang akan kamu dapatkan jika kamu membunuh satu atau dua orang di PUBG? Ini bukan permainan untuk intelijen atau permainan militer yang memberi kamu cara yang benar untuk bertarung,” tulis al-Sadr dalam sebuah pernyataan yang dirilis pekan lalu.
Reaksi terhadap larangan itu sangat negatif bukan karena orang-orang marah karena mereka tidak bisa bermain Fortnite. Mungkin, tetapi masalah sebenarnya adalah bahwa Irak membuat larangan tersebut demi pemerintahan dan tidak beralasan.
Padahal Irak terus berjuang dengan kekerasan sektarian, infrastruktur yang tidak memadai, dan ketidakstabilan politik, parlemen negara hanya berhasil melewati satu bagian undang-undang sejak duduk di September 2018, undang-undang anggaran federal 2019 yang disahkan pada Januari.
Larangan game ini menyusul pemblokiran PUBG di Nepal, meskipun di sana tetap mengizinkan Fortnite.
