Setelah beberapa hari ini kita dikejutkan dengan organisasi MUI yang coba mengharamkan PUBG, muncul sebuah keputusan dari pihak tersebut untuk tidak mengharamkan game PUBG.
Keputusna itu diambil setelah melalui diskusi panjang antara pakar psikologi, Kemenkominfo, KPAI, hingga Asosiasi eSports yang membahas masalah pelarangan game PUBG yang dilaksanakan di Kantor MUI, Jalan Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat, pada hari Selasa kemarin.
Setelah menimbang dampak positif dan negatif dari game tersebut, mereka melihat kemungkinan bahwa game PUBG tidak perlu diharamkan. Di forum tersebut, mereka juga berdiskusi mengenai rekomendasi-rekomendasi game yang dinilai cocok untuk para masyarakat Indonesia.
Berikut beberapa kutipan dari hasil diskusi tersebut:
“Pertama, game sebagai produk budaya ini memiliki sisi negatif dan juga sisi positif, untuk itu, peserta FGD memiliki kesamaan pandangan, untuk mengoptimalkan sisi positif game dan salah satu ikhtiar itu adalah mengkanalisasi melalui e-sport, untuk mengoptimalkan nilai kemanfaatan, memberikan aturan-aturan yang asalnya tanpa aturan, kemudian meminimalisir dampak negatif,” terang Sekretaris Komisi Fatwa MUI, Asrorun Niam Sholeh.
“(Kedua), Untuk kepentingan optimasi kesadaran publik, Komisi Hukum MUI mengusulkan adanya review Permen No. 11 Tahun 2016 yang merupakan ikhtiar pemerintah memberikan pengaturan terhadap game agar bisa lebih tinggi manfaatnya dan dicegah mafsadah (kerusakan) yang ditimbulkan,” lanjutnya.
Selain itu, Niam juga memberikan informasi bahwa game PUBG akan dipaksa untuk menerapkan pembatasan usia, konten, waktu, dan dampak. Bukan hanya itu, mereka juga akan melarang game-game bersifat pornografi, perjudian, perilaku sosial yang menyimpang serta konten yang dianggap membahayakan.
Lebih lanjut, Niam mengatakan catatan hasil FGD diatas akan menjadi referensi mengenai pembahasan internal Komisi Fatwa MUI. Untuk saat ini, kita bisa bernapas lega karena mereka belum mengeluarkan keputusan untuk mengharamkan PUBG.
Sumber: Kumparan
