Hari ini, aturan blokir ponsel black market (BM) sudah resmi berlaku. Kebijakan tersebut bakal berlaku untuk smartphone baru yang dibeli dan diaktifkan oleh pengguna setelah 18 April 2020.
Sementara untuk smartphone dari mana saja (ponsel black market atau yang dibeli dari luar negeri) yang sudah aktif sebelum 18 April 2020. Masih tetap berfungsi normal dan tidak bakal diblokir.
Bagi yang ingin memastikan apakah smartphone kamu beli itu resmi atau tidak, kamu dapat mengakses situs IMEI Kemeperin di (https://imei.kemenperin.go.id/).
Cara Mengetahui nomor IMEI di ponsel, bisa dilihat di bagian belakang bodi smartphone (iPhone) atau di dus ponsel. Cara lain juga bisa dengan menekan kombinasi angka *#06#.
Contents Navigation
Fakta-fakta Soal Kebijakan Validasi IMEI
Karena sudah banyak sekali peredaran ponsel black market atau ponsel ilegal di Indonesia, maka kini pemerintah mulai menerapkan kebijakan validasi internasional Mobile Equipment Identity (IMEI) per April 2020.
Daripada penasaran siapa saja yang bakal terkena aturan ini, yuk simak sejumlah fakta kebijakan validasi IMEI ini.
1. Smartphone black market atau dari luar negeri aktif sebelum 18 April tidak diblokir
Fakta yang pertama ini mungkin cukup ditakutkan oleh pengguna ponsel BM atau ponsel yang dibeli dari luar negeri.
Kepala Subdirektora Kualitas Layanan dan Harmonisasi Standar Perangkat KemKominfo, Nur Akbar Said mengatakan. Jika ponsel BM (ilegal) atau yang dibeli dari luar negeri yang dihubungkan dengan layanan operator Indonesia sebelum 18 April 2020, masih tetap bisa digunakan.
2. Turis yang menggunakan paket Roaming tidak kena blokir
Ada sejumlah pertanyaan terkait ‘bagaimana jika turis atau orang asing yang masuk ke Indonesia?’.
Jawabannya, para turis yang masuk ke Indonesia dengan menggunakan paket roaming, maka tidak ada dampak dari kebijakan validasi IMEI ini.
3. Tersedia layanan blokir IMEI untuk smartphone yang hilang atau dicuri
Berkat adanya aturan validasi IMEI ini, maka besar kemungkinan bagi pengguna smartphone yang hilang atau dicuri dapat meminta pemerintah untuk memblokir IMEI perangkat mereka.
Sehingga ponsel yang diblokir IMEI-nya, maka smartphone tersebut tidak dapat digunakan lagi untuk mengakses jaringan seluler.
Cara memblokir IMEI ponsel yang dicuri atau hilang dengan mendatangkan Costumer service operator dan melaporkan kehilangan dengan membawa surat bukti kehilangan.
4. Menggunakan skema Whitelist
Apa itu skema whitelist yang bakal diterapkan di aturan validasi IMEI ini? Bagi yang belum tahu, skema whitelist ini adalah skema dimana pengguna bisa mengecek legalitas IMEI di pada perangkat sebelum membelinya. Pengecekan dapat dilakukan melalui situs Kemenperin https://imei.kemenperin.go.id/.
Jika IMEI pada perangkat tersebut sudah terdaftar di database SIINAS di Kemenperin Perindustrian. Maka konsumen boleh membeli ponsel tersebut dan dapat menikmati layanan seluler.
Sementara di skema blacklist, ponsel baru apa itu BM atau resmi harus menghubungkan ke layanan seluler terlebih dahulu. Setelah terhubung dengan layanan seluler dan IMEI juga tidak terdaftar (black market) di database SIINAS, maka ponsel tidak dapat menggunakan jaringan seluler.
Tujuan menerapkan skema whitelist adalah untuk melindungi konsumen, sehingga nanti masyarakat tidak membeli ponsel yang ternyata tidak dapat digunakan.
5. Hanya dua smartphone yang bisa dibawa dari luar negeri
Bagimana kalau membeli smartphone atau tablet dari luar negeri? apakah masih bisa digunakan? Tentu masih bisa, namun perangkat tersebut dikirim atau di bawa penumpang (hand carry) yang sudah dibayarkan pajak saat mendaftarkan nomor IMEI-nya.
Hal tersebut seperti yang telah disebutkan oleh Dirjen Bea dan Cukai Kemenkeu Heru Pambudi di kantor Kemkominfo Jakarta, akhir Februari 2020.
Dia mengatakan hanya dua paling banyak perangkat yang boleh dibawa dari luar negeri dan dua perangkat itu untuk hand carry atau kiriman. Lalu ia juga mengatakan jika perangkat smartphone atau tablet yang dibeli dari luar negeri senilai USD 500 bakal kena pajak impor.
Pembayaran pajak dapat dilakukan di bandara saat tiba di Indonesia. Selain membayar pajak impor, nanti smartphone atau tablet tersebut baru didaftar nomor IMEI. Supaya dapat terhubung dengan layanan seluler di Indonesia.
6. Aturan Validasi IMEI tidak berlaku untuk laptop
Seperti yang disampaikan oleh Kepala Subdirektorat Kualitas Layanan dan Harmonisasai Standar Perangkat Kemkominfo, Nur Akbar. Ia mengatakan jika aturan validasi IMEI ini hanya berlaku untuk perangkat HKT (handphone, komputer genggam dan tablet).
Jadi regulasi validasi IMEI ini tidak berlaku untuk perangkat laptop tetapi hanya untuk perangktat HTK saja.
Itulah beberapa fakta terkait kebijakan atau aturan validasi IMEI yang mulai berlaku hari ini pada 18 April 2020. Apakah kamu sudah cek, apakah ponsel kamu resmi atau ilegal (black market)?
