Aturan terkait validasi IMEI kini sudah ditandatangani oleh tiga kementrian. Lalu bagaimana dampak bagi pengguna dan pedagang?
Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Rudiantara menyebutkan jika penandatanganan soal aturan IMEI dari ketiga menteri ini adalah langkah awal untuk implementasi validasi IMEI. Karena setelah aturan IMEI ini berlaku, maka masing-masing dari kementrian tentu melakukan konsolidasi serta sosialisasi kepada masyarakat.
Beginilah Nasib Pedagang dan Pengguna Ponsel Black Market Setelah Berlaku Aturan Validasi IMEI
Rudiantara juga sudah memastikan tidak bakal ada dampak dari aturan IMEI ini bagi masyarakat. Jadi diminta bagi masyarakat tidak perlu panik dengan nasib ponsel yang digunakan sekarang.
“Perubahan tidak ada di sisi pelanggan sekarang. Setelah enam bulan baru ada. Itu pun jika pengguna yang membawa ponsel dari luar Indonesia” ungkapnya di kantor Kemenperin.
Lalu ditegaskan oleh Menteri Perdagangan (Menperin), Airlangga Hartarto. Sistem yang akan kita gunakan untuk aturan validasi IMEI ini tidak sama sekali mengganggu pengguna ponsel di tanah air.
“Pengguna ponsel akan aman, tidak ada yang mengganggu. Baik itu dibeli dari dalam atau luar negeri” cetus Airlangga di waktu yang sama.
Jika bicara soal pedagang, baik itu oleh Menperin dan Menteri Perdagangan, Enggartiasto Lukita akan menjamin tidak akan terganggu. Mereka akan diberikan waktu dalam enam bulan untuk menghabiskan barang ponsel black market yang tersedia di tokonya.
“Kami memberikan waktu enam bulan untuk menghabiskan barang sisa-sisa ponsel black market, asal tidak ketahuan. Salah sendiri sudah masukin ponsel yang gak bayar pajak. Kalau ketahuan ya nasibnya tidak akan baik” kata Enggar.
Berikan Tanggapan Kamu
Apakah kamu sekarang menggunakan ponsel black market? tetapi jangan khawatir, karena masih ada waktu enam bulan untuk proses validasi IMEI, bagaimana caranya? makanya ikuti terus perkembangan di Dafunda Tekno supaya ponsel kamu tidak diblokir.
